Index ketahanan pangan Indonesia, seperti diberitakan Tabloidsinartani.com (1 November 2018) menunjukkan keberhasilan yang cukup positif. Tentu saja hal ini menjadi kebanggaan bahwa Indonesia di tahun 2018 meraih prestasi yang sangat mengagumkan dalam pembangunan pertanian. The Economist Intelligence Unit (EIU) – sebuah lembaga yang biasa melakukan pemeringkatan ketahanan pangan (food security) bagi negara-negara di dunia yang berpusat di London, Inggris – menempatkan Indonesia pada ranking ke-65 dari 113 negara terpilih dengan indeks capaian 54,8 dari skor 100 yang diharapkan. Indeks perbaikan (improvement index) yang diraih Indonesia pada tahun 2018 ini juga cukup tinggi, yakni 1,6, jauh di atas Malaysia, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Vietnam yang tidak mencapai angka satu.

Prestasi Indonesia dalam pembangunan pertanian ini, menurut The Economist, menanjak sejak tahun 2016 yang lalu. Pada tahun 2014 index ketahanan pangan pangan Indonesia berada pada ranking ke-74; dan pada tahun 2015 anjlok pada ranking ke-74, jauh di bawah Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan di bawah Vietnam. Namun demikian, sejak tahun 2016 Indonesia meraih prestasi gemilang yang diukur berdasarkan indeks ketahanan pangan versi The Economist tersebut. Ranking Indonesia melesat ke-71 di tahun 2016, kemudian menanjak ke ranking 69 di tahun 2017. Pada tahun 2016 indeks perbaikan ketahanan pangan meraih angka 2.7 – yang merupakan angka tertinggi yang diraih berbagai negara di dunia. Tegasnya, inderks perbaikan (improvement index) Indonesia berada pada urutan teratas dari 113 negara terpilih. Perbaikan inilah yang mengangkat Indonesia dari ranking ke-74 di tahun 2015 ke ranking 71 di tahun 2016 (Tabel 1.).

 

Table 1. Ranking Indeks Ketahanan Pangan Negara-Negara ASEAN

 

No	Negara	Indeks Ketahanan Pangan Dunia										Indeks Perbaikan Ketahanan Pangan Dunia
		2014		2015		2016		2017		2018		201`4	2015	2016	2017	2018
		R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	I	I	I	I	I
1	Indonesia	72	46.5	74	46.7	71	50.6	69	51.3	65	54.8	0	0.1	2.7	0.2	1.6
2	Malaysia	34	68.0	34	69.0	35	69.0	41	66.2	40	68,1	2.0	0.7	0.1	-3.2	0,6
3	Cambodia	96	33.1	96	34.6	89	39.8	83	43.3	85	42.3	0	0.7	0.1	1.1	0.4
4	Myanmar	86	37.6	78	44.0	80	46.5	80	44.8	82	45.7	-4.1	7.7	2.7	-0.7	0.1
5	Thailand	45	58.9	52	60.0	51	59.5	55	58.5	54	58.9	0.5	-0.3	0.5	-0.5	0.6
6	Vietnam	67	49.1	65	53.3	57	57.1	64	54.0	62	56.0	-0.2	74.2	1.2	-2.2	0.7
7	Philippines	65	49.4	72	49.4	74	49.5	79	47.3	70	51.5	0.3	0.3	0.4	-1.0	2.5

Sumber: The Economist (2014, 2015, 2016, 2017 and 2018)

Cataran: R = Ranking, I = Indeks

 

Hanya saja prestasi spekakular di tahun 2016 dan 2017 ini belum membawa Indonesia pada 40 besar negara-negara yang memiliki ketahanan pangan tinggi. Lima besar negara yag memiliki ketahanan pangan tertinggi masih diraih negara-negara Eoopa dan Amerika. Untuk di Asia Tenggara – setelah Singapura dikeluarkan karena sudah masuk sepuluh besar negara-negara di dunia yang meraih ketahanan pangan tinggi – Malaysia berada pada urutan tertinggi, yakni menempati ranking 35 di tahun 2016. Pada tahun 2016 ini Indonesia masih terkalahkan oleh Vietnam – sebagai bintang yang sedang menanjak di Asia Tenggara — yang meraih ranking 57, dan juga berada di bawah Thailand. Pada tahun 2017 ketika Indonesia meraih ranking ke-69, posisi ini masih tetap berada di bawah Malaysia (ranking ke-41), Thailand (ranking ke-51) dan Vietnam (ranking ke-57). Demikian halnya, di tahun 2018 posisi ketahanan pangan Indonesia masih berada di bawah ketiga negara Asia Tenggara tersebut.

 

Indikator Ketahanan Pangan

Ranking tersebut berdasarkan tiga indikator utama, yakni ketersediaan pangan (food availability), keterjangkauan pangan (food affordability) dan kualitas & keamanan pangan (food quality & savety), tidak mempersoalkan apakah pangan import atau produk domestik. Sejak tahun 2017 The Economist memunculkan indikator baru, yakni daya dukung dan ketangguhn sumber daya alam (Natural resources & resilience), termasuk kemampuan mengelola dan mempertahankan lahan pertanian. Indikator ini tampak memperhatiakan kemampuan sebuah negara untuk menjaga sustainabilitas ketersediaan sumber daya alam dan lahan. The Economist mengakui, indikator ini belum diperhitungkan untuk menentukan ranking ketahanan pangan secara keseluruhan.

Hanya saja, berdasarkan indikator terakhir ini, Indonesia berada pada ranking ke-109 dari 113 negara terpilih. Pada tahun 2018, posisi Indonesia terpuruk pada ranking ke-111 di bawah Kongo – sebuah negara di Afrika Tengah. Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia mengalami alih fungsi lahan pertanian yang massif. FAO, IFAD dan WFP (2014) telah mengingatkan bahwa Indonesia berpotensi mengalami krisis pangan akibat konveresi lahan pertanian, walaupun ketiga lembaga ini secara obyektif mengakui keberhasilan Indonesia mengatasi masalah giji buruk.

 

Anomali Ketahanan Pangan

Suatu hal yang sangat mengherankan, sekalipun konversi lahan pertanian yang tinggi, Indonesia tetap meraih ketahanan pangan yang beranjak cukup baik. Jika mempelajari secara teliti indikator-indikator detail dari ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan kualitas & keamanan pangan, sesungguhnya hal ini tidak aneh, karena indikator yang dirumuskan The Economist tidak melarang pangan import, bahkan cenderung merekomendasikannya. Tarif import pangan yang tinggi tidak dikehendaki untuk mendukung keterjangkauan pangan. Bahkan The Economist mengakui bahwa Singapura tergantung pangan import, tetapi pada tahun 2018 Singapura berada pada urutan pertama negara yang paling memiliki ketahanan pangan.

Untuk itu, diperlukan pengetahuan memadai mengenai detail tiga indikator utama yang dirumuskan The Economist. Detail indikator keterjangkauan, menurut The Economist (2017), meliputi: (a) pengeluaran rumah tangga untuk belanja pangan; (b) proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dunia (presentasi penduduk yang berpendapatan di bawah 3,1 USD/hari, keseimbangan daya beli, dan nilai tukar); (c) Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita; (d) Tarif import produk pertanian; (e) program jaring pengaman pangan; dan (f) akses petani terhadap pembiayaan.

Adapun ketersedian pangan (food availability) diukur berdasarkan delapan indikator, yakni: (a) kecukupan pasokan pangan, (b) belanja pemerintah untuk penelitian & pengembangan pertanian, (c) kecukupan infrastruktur pertanian, (d) volatility atau kemeriahan produk pertanian, (e) stabilitas politik, (f) daya serap penduduk perkotaan (atas produk pertanian), dan (g) kehilangan pangan.

Sejalan dengan ini, The Economist juga menyajikan rincian indikator kualitas & keamanan pangan, meliputi: (a) diversifikasi menu makanan, (b) standar nutrisi, (c) ketersediaan mikronutrisi, (d) kualitas protein, dan (e) keamanan pangan.

Berdasarkan indikator ini, bisa jadi Indonesia memiliki ketahanan pangan tinggi, walaupun diperoleh dari import. Namun hal ini sangat mengkhawatirkan, Indonesia akan mengalami krisis pangan jika terjadi persoalan dengan pangan import. Karena itu, yang penting bukan hanya sekedar ketahanan pangan melainkan kemandiarian pangan. Untuk itu, indikator daya dukung dan kekuatan sumber daya alam harus dijadikan indikator utama dalam membuat ranking ketahanan pangan. Atau bahkan, seharusnya kita membuat indikator lokal yag mengarah pada tercapainya kemandirian pangan (food self-sufficiency).***

 

Daftar Pustaka

The Economist, 2014, Global Food Security Index 2014: An annual measure of the state of global food security, a report from the economist intelligence unit.

The Economist, 2015, Global Food Security Index 2015: An annual measure of the state of global food security, a report from the economist intelligence unit.

The Economist, 2016, Global Food Security Index 2016: An annual measure of the state of global food security, a report from the economist intelligence unit

The Economist, 2017, Global Food Security Index 2017: Measuring Food Security And the Impact of Resource Risks, A report from the economist intelligence unit.

The Economist, 2018, Global Food Security Index 2018: Building Resilience in the face of Food Security Risk, a report from the economist intelligence unit