Pelajaran dari Pemusnahan Beras 20 ribu ton: Perlunya Reformulasi Kebijakan Pangan

kabijakan-pangan

Belum lama ini terdapat kabar resmi bahwa Bulog akan memusnahkan cadangan beras yang ada di gudangnya sebanyak 20 ribu ton, senilai Rp 160 miliar (CNN Indonesia, 29/11/2019). Hal ini tentunya menambah panjang persoalan penyediaan pangan di Indonesia.  Sebelumnya, terdapat persoalan akurasi data pangan yang menjadi polemik antara BPS, Mantan Menteri Pertanian dan Menteri Pertanian Periode  2019-2024.

Di tingkat hulu dalam proses penyediaan pangan, terdapat persoalan alih fungsi lahan pertanian yang seakan-alan tidak terkendali. Ini merupakan ancaman serius bagi sustainabilitas pertanian pangan di Indonesia. Persoalan lain, para pemuda sudah tidak tertarik untuk menjadi petani. Dalam tulisan yang lalu (https://www.mamankh.com/menjaga-sustainabilitas-lahan-pertanian-pangan-agar-sawah-itu-milik-pemda/) disebutkan, dari 27 682 117 keluarga tani di Indonesia – berdasarkan survai antar Sensus 2018 yang dilakukan BPS – hanya terdapat 191 ribu petani yang berusia 25 tahun atau lebih muda. Selebihnya adalah petani tua, antara 40an tahun sampai 60an tahun. Karena itu, pertanian kita terancam punah, dikhawatirkan Indonesia akan sangat tergantung pada pangan Import.

 

Penyediaan Lahan Pertanian dalam Perencanaan Tata Ruang

Adalah suatu keharusan bagi masing-masing Pemda untuk mengalokasikan lahan bagi budidaya tanaman pangan, khususnya padi, dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pengalokasian lahan ini harus diperhitungkan berdasarkan proyeksi pertambahan penduduk yang membutuhkan pangan, peluang terjadinya gagal panen akibat kekeringan, kebanjiran, dan serangan hama & penyakit. Dengan penyediaan pangan di tingkat lokal – oleh masing-masing Pemda – maka penyimpanan cadangan beras tidak terkonsentrasi di pusat, melainkan pada masing-masing Pemda.

Seperti diusulkan dalam tulisan yang lalu (https://www.mamankh.com/menjaga-sustainabilitas-lahan-pertanian-pangan-agar-sawah-itu-milik-pemda/) agar setiap Pemda memiliki sawah sesuai proyeksi kebutuhan Pemduduk di daerah tersebut. Pemda seharusnya memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertugas memproduksi pangan, mendistribusi pangan kepada masyarakat, dan melakukan pengawasan ketat dalam distribusi pangan. Dengan demikian, distribusi pangan pokok tidak dilepas pada mekanisme pasar

Pengalokasian lahan untuk budidaya pangan memag suatu keniscayaan dalam menjaga sustainabilitas pertanian pangan. Namun, lahan yang dialokasikan untuk bertani bukan lahan milik indovidu-individu petani, karena jika hal ini dilaukan akan menimbulkan potensi kerugian bagi petani. Ketika harga lahan naik, maka petani kehilangan peluang untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan lahan tersebut. Ketika ada peluang  bisnis untuk mengubah lahan pertanian pada penggunaan lain, maka peluang itu tertutup bagi petani. Ketika petani memiliki keperluan untuk mengubah lahan mereka untuk pemukiman, tempat usaha atau penggunaan lain di luar pertanian, maka hal itu tertutup bagi petani.

Karena itu, tidak mengherankan petani menolak lahan mereka untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tidak boleh dialihfungsikan. Berdasarkan penelitian terhadap 100 orang petani sampel di Bangodua, Indramayu, Jawa Barat,

terdapat enam peubah karakteristik petani yang memperkuat penolakan petani terhadap rencana pembentukan kawasan LP2B. Hanya dua peubah yang memberikan kontribusi bagi kecenderungan penerimaan petani terhadap rencana pembentukan LP2B, yakni tingkat pendidikan dan pekerjaan lain di luar sektor pertanian. Semakin tinggi tingkat pendidikan cenderung makin tinggi penolakan petani terhadap rencana pembentukan LP2B; dan semakin rendah tingkat pendidikan petani, kecenderungan penerimaan mereka terhadap rencana pembentukan LP2B semakin tinggi. Hal ini tidak mengherankan karena semakin tinggi tingkat pendidikan petani, mereka melihat adanya peluang pemanfaatan lahan untuk berbagai penggunaan lain selain bertani. Karena itu, petani yang berpendidikan lebih tinggi, mereka menolak rencana pemebntukan LP2B. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan, petani tidak melihat adanya peluang pemanfaatan lahan selain untuk bertani. Karena itu, petani yang berpendidikan lebih rendah cenderung menerima program pembentukan LP2B (Tabel 1).

 

Tabel 1. Hubungan Peubah Karakteristik Petani dengan Kecenderungan Negatif

(Penolakan) terhadap LP2B

 

No Peubah Chi Square (X2) Nilai p
1 Umur 0,022 0,881
2 Jumlah anggota rumah tangga 0,603 0,437
3 Lama pengalaman bertani 0,108 0,743
4 Tingkat pendidikan 9,189 0,010**
5 Luas lahan yang dimiliki 2,070 0,355
6 Pendapatan usahatani padi 3,101 0,212
7 Adanya pekerjaan lain selain bertani 3,988 0,046**
8 Kepuasan terhadap bantuan benih 0,533 0,465

Keterangan : **Sangat Signifikan

Sumber       : Diolah dari Apriyanti (2018)

 

Karena itu, lahan yang dipergunakan untuk pembentukan LP2B – dalam rangka memelihara sustainabilitas sektor pertanian pangan – sebaiknya adalah lahan milik negara. Setiap Pemda diharapkan dapat megalokasikan lahan milik negara untuk kegiatahn pertanian pangan. Jika tidak memiliki lahan, Pemda dapat membeli lahan dari petani. Inilah lahan pertanian pangan yang tidak boleh dialihfungsikan untuk selamanya. Pemda, tentunya, harus membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola lahan tersebut, memproduksi padi, mengolah, dan mendistribusikan beras yang dihasilkannya.  Dalam hal ini Pemda sebaiknya memiliki skim kerjasama yang tepat dengan kelompok tani atau gabungan kelompok tani di wilayah masing-masing.

 

Membedakan Kebutuhan Pokok dengan Kebutuhan Penunjang

          Dalam menetapkan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemerintah harus membedakan dengan cermat anatara kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang. Untuk kebutuhan pokok, Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini Pemerintah bukan hanya sebagai fasilitaor melainkan sebagai pelaksana. Sedangkan untuk menyediakan kebutuhan penunjang, Pemerintah hanya sebagai fasilitator yang mengkondisikan agar setiap individu warga negara dapat memenuhi kebutuhan sekunder atau tersiernya. Juga agar para pelaku bisnis di bidang penyediaan kebutuhan sekunder dapat berjalan lancer. Untuk distribusi kebutuhan sekunder dan tersier, Pemerintah dapat menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Setiap individu yang kreatif dapat melakukan kegiatan usaha/bisnis dalam menyediakan kebutuhan sekunder atau tersier bagi individu warga negara, baik sebagai produsen, agen, atau pedagang eceran.

Perlu ditekankan bahwa beras merupakan kebutuhan primer (kebutuhan pokok). Karena itu, penyediaan dan pemenuhan kebutuhan beras sepenuhnya disediakan oleh Pemerintah. Setiap Pemda harus memiliki sawah dengan luasan sesuai kebutuhan, memiliki perusahaan yang mengelola sawah, mengolah padi, dan mendistribusikannya.  Para individu boleh juga menggunakan lahannya untuk budidaya tanaman pangan (beras), tetapi bersifat optional, tidak tekanan atau paksaan dari Pemerintah agar lahan mereka untuk bertani. Namun demikian, inti penyediaan pangan menjadi kewajiban pemerintah. Pemda harus memprediksi peluang terjadinya kegagalan panen, sehingga tidak akan kekurangan beras. Stok yang dimiliki hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah masing-masing, sehingga tidak terkonsentrasi di pusat, dan jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tidak terlalu banyak beras yang terbuang seandainya tidak terjadi musibah gagal panen. Selain itu, Pemda – atau BUMD yang mewakilinya – harus kreatif dalam mendistribusikan beras, sehingga tidak akan terjadi cadangan beras yang terbuang.***

 

Rujukan

Apriyanti, Liana. “Respons Petani Terhadap Rencana Pembentukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu,” Skripsi Prodi Agribisnis FST UIN Jakarta, 2018.

Badan Pusat Statistik, 2018, Hasil Survai Pertanian Antar Sensus 2018.

CNN Indonesia, 29/11/2019